Penerima Dana Desa Jangan Sisakan Anggaran Dua Kali

Illustrasi. MI/RAMDANI.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengingatkan agar penerima dana desa (DD) jangan sampai dua tahun berturut-turut menyisakan anggaran atau silpa.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225 tahun 2017, kalau dua tahun terjadi silpa maka jatah DD tahun selanjutnya akan dikurangi, berarti desanya tidak butuh,” kata Plt Kabid Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemdes DPMD Rejang Lebong Bobi Harpa Santana, di Rejang Lebong dikutip dari Antara, Minggu, 4 November 2018.

Dia menjelaskan, PMK tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa itu juga menyebutkan bagi desa yang pelaksanaan DD-nya terdapat silpa kurang dari 30 persen, maka pelaksanaan silpa tersebut bisa dikerjakan bersamaan dengan anggaran DD selanjutnya.

“Tetapi jika silpanya lebih dari 30 persen saat pencairan DD tahun selanjutnya harus diselesaikan dulu. Kalau di bawah 30 persen silpa ini bisa dikerjakan bersamaan dengan DD yang turun tahun berikutnya,” ujarnya.

Dia mengimbau tim DD di 122 desa wilayah Rejang Lebong agar mengoptimalkan penyerapan dan realisasi kegiatan sehingga tidak berpengaruh terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

Sementara itu untuk pencairan DD tahap I sebesar 20 persen dan II sebesar 40 persen kata dia, dari 122 desa di Rejang Lebong sudah menyerapnya 100 persen. Saat ini pihaknya masih menunggu pencairaran tahap III sebesar 40 persen.

Pencairan DD SBOBET itu dilakukan setelah masing-masing menyerahkan laporan penyerapan DD tahap I dan II yang persyaratan untuk mencairkan DD tahap III sebesar 40 persen yang nilai keseluruhannya mencapai Rp39 miliar dari total DD yang diterima Rejang Lebong sebanyak Rp97,5 miliar.

Laporan penyerapan dan capaian output pelaksanaan DD dari masing-masing desa ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.225/PMK.07.2017, yang menyebutkan penyerapan anggaran mencapai 75 persen dan kemajuan fisik atau output minimal 50 persen sudah terlaksana.

Laporan penyerapan DD tahap I dan II tersebut sudah mereka serahkan ke Pemkab Rejang Lebong. Selanjutnya bupati setempat akan membuat laporan secara keseluruhan kepada KPPN untuk proses pencairan DD tahap ketiga, yang sesuai dengan PMK  pencairannya paling lambat minggu keempat November 2018.

 

Pegawai Kemenkeu di JT610 Usai Menghadiri Hari Uang

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jajaran pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menjadi korban pesawat Lion Air JT610 di Jakarta untuk menghadiri Hari Uang ke-72.

“Tim kami Sabtu lalu menghadiri peringatan Hari Uang ke-72 di Kemenkeu,” ujar Sri Mulyani, saat mendatangi Kantor Basarnas, di Kemayoran, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018.

Wanita yang kerap disapa Ani ini menjelaskan, banyak staf Kemenkeu, walaupun bekerja di luar Jakarta, ketika weekend menggunakan waktunya untuk bersua dengan keluarga.

“Namun Sabtu lalu, mereka biasanya menggunakan kesempatan menengok keluarga, dan sekaligus menghadiri peringatan Hari Uang ke-72,” tambah dia.

Baca: 20 Pegawai Kemenkeu Diduga jadi Korban Lion Air JT610

Menurut dia, pada Senin ini rencananya mereka akan kembali ke tempat tugas setelah kembali dari rumah masing-masing untuk menjalankan tugas.

“Karena 20 (pegawai Kemenkeu) ini adalah 20 jajaran kami, baik di (Ditjen) Pajak, (Ditjen) Perbendaharaan, (Ditjen) Kekayaan Negara, yang memang bertugas di Pangkal Pinang dan berangkat tadi pagi,” jelasnya.

Sri Mulyani pun menyampaikan duka cita mendalam terhadap 20 jajarannya yang terkena musibah ini. “Kita akan terus mengikuti (informasi sbobet indonesia) dan terima kasih atas perhatian media,” pungkasnya.

Baca: Ditjen Pajak Cari Data Pegawai di Lion Air JT610

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan sebanyak 20 pegawainya berada dalam pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang yang jatuh di Perairan Karawang, Jawa Barat.

“Data sementara 20 orang,” kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti pada Medcom.id, Senin, 29 Oktober 2018.

Frans -begitu ia disapa- menyebutkan jumlah tersebut terdiri dari tiga pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL) Ditjen Kekayaan Negara.

Kemudian ada lima pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara, serta 12 pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ditjen Pajak Bangka dan Belitung.

(AHL)

 

BKF: Anggaran Dirancang agar Tidak Tambah Utang

Depok: Pemerintah merancang anggaran sedemikian rupa supaya tambahan utang tidak terus naik tiap tahun.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2019 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin,12 November 2018.

Suahasil menjelaskan bahwa tambahan utang diturunkan sebagai konsekuensi logis dari suku bunga AS yang diprediksi masih terus naik. Tambahan utang pemerintah tercatat sebesar Rp1.329,9 triliun dalam tiga tahun (2015-2017), meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp799,8 triliun.

Pada 2017, tambahan utang pemerintah Rp429,1 triliun. Suahasil mengatakan bahwa mulai 2018, pemerintah dengan sengaja mendesain supaya tambahan utang tidak terus naik. Tambahan utang pemerintah pada 2018 adalah sebesar Rp387,4 triliun sementara pada 2019 menjadi Rp359,3 triliun.

“Utang adalah implikasi dari pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan. Pengeluaran lebih besar karena keperluannya banyak. Tambahan utang salah satunya untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan,” kata Suahasil.

Pengelolaan utang paling strategis yang dilakukan pemerintah adalah menjaga defisit APBN setiap tahun tidak boleh lebih dari tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan total jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen PDB.

“Indonesia masih konsisten mengikuti, sehingga defisit Indonesia tidak pernah di atas tiga persen per tahun,” kata dia.

Menurut catatan Kemenkeu, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir September 2018 mencapai Rp4.416,37 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp816,73 triliun, pinjaman dalam negeri Rp6,38 triliun, surat berharga negara (SBN) berdenominasi rupiah Rp2.537,16 triliun dan SBN berdenominasi valas Rp1.056,10 triliun.

(SAW)

Defisit Transaksi Berjalan Naik jadi 3,37%

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III-2018 meningkat sejalan dengan menguatnya permintaan domestik. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2018 tercatat sebesar USD8,8 miliar atau 3,37 persen PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar USD8 miliar atau 3,02 persen PDB.

“Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif defisit neraca transaksi berjalan hingga triwulan III-2018 tercatat 2,86 persen PDB sehingga masih berada dalam batas aman,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 9 November 2018.

Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan dipengaruhi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang dan meningkatnya defisit neraca jasa. Penurunan kinerja neraca perdagangan barang terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan migas, sementara peningkatan surplus neraca perdagangan barang nonmigas relatif terbatas akibat tingginya impor karena kuatnya permintaan domestik.

Peningkatan defisit neraca perdagangan migas terjadi seiring dengan meningkatnya impor minyak di tengah naiknya harga minyak dunia. Defisit neraca transaksi berjalan yang meningkat juga bersumber dari naiknya defisit neraca jasa, khususnya jasa transportasi, sejalan dengan peningkatan impor barang dan pelaksanaan kegiatan ibadah haji.

“Meski demikian, defisit neraca transaksi berjalan yang lebih besar tertahan oleh meningkatnya pertumbuhan ekspor produk manufaktur dan kenaikan surplus jasa perjalanan seiring naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, antara lain terkait penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang,” jelas dia.

Transaksi modal dan finansial pada triwulan III-2018 mencatat surplus yang cukup besar sebagai cerminan masih tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik. Transaksi modal dan finansial pada triwulan laporan mencatat surplus USD4,2 miliar, didukung oleh meningkatnya aliran masuk investasi langsung.

Selain itu, aliran dana asing pada instrumen Surat Berharga Negara dan pinjaman luar negeri korporasi juga kembali meningkat. Meskipun demikian, surplus transaksi modal dan finansial tersebut belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III-2018 mengalami defisit sebesar USD4,4 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2018 menjadi sebesar USD114,8 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor.

Ke depan, kinerja NPI diprakirakan membaik dan dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal. Koordinasi yang kuat dan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor diyakini akan berdampak positif dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan tetap berada di bawah tiga persen.

Pada saat yang bersamaan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan global yang dapat memengaruhi prospek NPI, seperti masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, volume perdagangan dunia yang cenderung menurun, dan kenaikan harga minyak dunia.

“Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural,” pungkasnya.

(AHL)

Akuntan Berperan Strategis dalam Transparansi Kebijakan

Ilustrasi (MI/RAMDANI).

Sydney: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai profesi akuntan menjadi salah satu pekerjaan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia. Peran akuntan sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena menjadi ujung tombak utama setiap institusi.

Menurut dia, integritas menjadi modal utama untuk setiap profesi, termasuk akuntansi, untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan. Ketiadaan integritas akan mengakibatkan dampak sistemik bagi perekonomian maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Kualitas informasi dari financial statement adalah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar risiko keuangan yang dihadapi,” kata Sri Mulyani dalam World Accountant Congress yang diselenggarakan di Sydney, Australia, Selasa, 6 November 2018.

Dirinya menambahkan, profesi akuntan sangat berpengaruh dalam proses integrasi penyampaian informasi keuangan secara tradisional menuju sistem yang lebih modern. Ke depan, diperlukan keahlian akuntan untuk bisa memberikan lebih banyak kontribusi dalam hal antara lain bagaimana teknologi bisa membantu menarik pajak untuk pembangunan bangsa.

Keberhasilan program reformasi birokrasi dan transparansi kebijakan yang dijalankan Kementerian Keuangan diwujudkan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Opini WTP diberikan setelah perjalanan panjang proses reformasi selama 12 tahun dan diberikan pertama kali pada 2016. Pengembangan kebijakan akuntansi dan standar laporan keuangan tidak bisa dipisahkan dari reformasi keuangan negara,” lanjut dia.

Perubahan yang dilakukan antara lain dengan membuat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). KSAP menyusun kebijakan cash basis menjadi akrual alam laporann keuangan, penyusunan laporan perubahan arus kas dan neraca pemerintah.

“Laporan berbasis akrual diselesaikan pada 2010 dan diimplementasikan secara menyeluruh pada 2015 sebagai Standar Akuntansi Pemerintah,” pungkasnya.

(SAW)

Upaya DJBC Optimalkan Penerimaan Cukai Rokok Tahun Depan

Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan jajarannya guna mencapai target cukai rokok tahun depan. Pasalnya pemerintah telah membatalkan kenaikan cukai rokok di 2019.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan gencar melakukan penindakan (enforcement) terhadap rokok-rokok ilegal. DJBC juga siap mendukung keputusan pemerintah terkait pembatalan kenaikan cukai rokok tahun depan.

“Bea Cukai siap menindaklanjuti keputusan di level teknis dan operasional, yang utama itu (enforcement),” kata Heru ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 5 November 2018.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)2019, penerimaan cukai ditargetkan sebesar Rp165,5 triliun, terdiri dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau rokok Rp158,8 triliun, Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) Rp5,99 triliun, Ethil Alcohol (EA) Rp160 miliar, dan cukai lainnya Rp500 miliar.

Sementara sampai dengan 31 Oktober 2018, penerimaan cukai rokok baru Rp101,05 triliun atau 68,17 persen dari target Rp148,2 triliun. Sedangkan penerimaan cukai hingga periode tersebut tercatat sebesar Rp105,9 triliun atau 68,16 persen dari target Rp155,4 triliun.

Secara keseluruhan, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp143,5 triliun dari target Rp194,10 triliun. Penerimaan itu terdiri dari bea masuk sebesar Rp31,9 triliun atau 89,4 persen dari target Rp35,7 triliun, bea keluar Rp5,69 triliun atau 189,59 persen dari target Rp3 triliun, serta penerimaan cukai.

(SAW)

Pemerintah Batal Naikkan Cukai Rokok

Presiden Joko Widodo. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami)

Bogor: Pemerintah memutuskan tidak menaikkan pajak cukai rokok pada 2019. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat kabinet yang digelar Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 2 November 2018.

“Mendengar seluruh evaluasi dan masukan dari sidang kabinet, maka kami memutuskan bahwa tidak akan ada perubahan atau kenaikan cukai pada 2019. Kita akan menggunakan tingkat cukai yang ada sampai dengan 2018 ini,” ujar Presiden Jokowi.

Awalnya pemerintah berencana menaikkan cukai rokok 2019. Paling cepat, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dikeluarkan pada Oktober 2018.

Rencana itu dilakukan guna menambal keuangan BPJS Kesehatan yang kritis akibat defisit yang terus berjalan dari tahun ke tahun.

Terpisah, juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Misbakhun menilai, keputusan tersebut membuktikan keberpihakan pemerintah kepada petani tembakau.

“Ini menunjukkan sikap Presiden Jokowi yang aspiratif dan keberpihakan terhadap para petani tembakau dan para buruh industri hasil tembakau,” tandasnya.

(AHL)

BI: Inflasi Oktober 2018 Masih Terkendali

Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan laju inflasi masih rendah, terkendali, dan stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen (IHK) pada Oktober 2018 mengalami inflasi 0,28 persen.

“Perkiraan kami akhir tahun ini, inflasi dan IHK tidak akan lebih atau di bawah 3,5 persen. Sehingga memang di bawah titik tengah dari kisaran sasaran inflasi 3,5 persen,” ujarnya saat ditemui di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Jumat, 2 November 2018.

Perry pun memperkirakan laju inflasi tahun depan tak akan jauh dari angka 3,5 persen. BI sebelumnya meramalkan inflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan (mtm) dan 3,05 persen secara tahunan (yoy), merujuk hasil pemantauan harga di minggu keempat Oktober 2018.

Dia menuturkan inflasi Oktober disumbang oleh kenaikan beberapa harga bahan pokok yang disertai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perhiasan, cabai merah, bensin, emas, perhiasan, dan serta cabai rawit.

“Kalau kita bandingkan survei pemantauan harga minggu lalu 0,20 persen, selisih 0,08 persen itu antara lain karena memang bensinnya lebih tinggi karena kita perkirakan 0,02 persen, tapi kontribusi bensin itu adalah 0,08 persen dari 0,28 persen IHK-nya,” tambah dia.

Dengan begitu, perkiraan inflasi BI hingga akhir tahun akan berada di bawah titik tengah kisaran 3,5 persen plus minus 1 persen secara tahun ke tahun (yoy).

BPS mencatat indeks harga konsumen (IHK) pada September 2018 mengalami deflasi sebesar 0,18 persen. Sementara, perkembangan harga pada Oktober 2018 tercatat inflasi sebesar 0,28 persen.

(AHL)

KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2018 Terjaga

Jakarta: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai stabilitas sistem keuangan sampai dengan kuartal III-2018 relatif terjaga. Hal ini berdasarkan pemantauan anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

“KSSK memandang dinamika fundamental perekonomian masih berada pada kondisi yang terkendali,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018.

Kondisi ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjaga tingkat inflasi yang stabil dan berada pada level yang rendah. Selain itu, cadangan devisa berada pada level yang memadai, volatilitas nilai tukar yang terkendali, serta defisit APBN dan keseimbangan primer yang jauh lebih baik dari periode sebelumnya.

“Hal yang sama ditunjukkan oleh indikator sistem keuangan sebagaimana tercermin dari kinerja perbankan antara lain meningkatnya fungsi intermediasi, risiko kredit yang terkendali, serta kapasitas permodalan yang memadai,” jelas dia.

KSSK menilai potensi risiko utama yang patut dicermati masih berasal dari arah kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonominya yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia, khususnya mitra dagang utama AS, antara lain adanya kebijakan perang dagang dan proteksionisme.

“Sebagai akibatnya, terjadi perlambatan dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak negatif terhadap perekonomian domestik,” ungkapnya.

Sementara itu, dari dalam negeri, potensi risiko masih berasal dari defisit transaksi berjalan yang terus melebar, nilai tukar yang terus tertekan, serta ketergantungan pada ekspor komoditas tertentu KSSK terus melakukan pemantauan dan mitigasi berkelanjutan atas dampak dari berbagai potensi risiko tersebut terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.

(SAW)

Gonjang Ganjing Politik bukan Penyebab Investasi Jatuh

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (FOTO: MI/Rommy Pujianto)

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan turunnya realisasi investasi bukan disebabkan oleh gejolak politik di dalam negeri.

Moeldoko menegaskan proses pesta demokrasi di Tanah Air tidak memengaruhi investasi yang masuk. Meskipun memang diakui Moeldoko kontestasi politik di Tanah Air cenderung memanas akhir-akhir ini menuju Pilpres 2019.

“Sekarang kelihatannya gonjang ganjing biasa. Tapi ini bukti partisipasi politik kita tinggi. Kemarin Jakarta (pilkada) sudah kayak mau perang, tapi semua baik-naik saja kan. Jadi enggak ada kaitannya sama Pilpres,” kata Moeldoko di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.

Moeldoko mengatakan realisasi investasi sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di luar negeri. Dia bilang bila ada negara memiliki kebijakan yang lebih menguntungkan maka investor akan memilih negara tersebut ketimbang negara lain.

“Kalau menurut mereka kita kurang menjanjikan, negara lain menjanjikan ya pasti mereka milik (negara itu),” tutur dia.

Namun yang pasti lanjut mantan Panglima TNI ini pemerintah terus memperbaiki iklim investasi di dalam negeri agar investor tetap mau berinvestasi di Indonesia. Apalagi Presiden Joko Widodo memiliki concern terhadap investasi.

“Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga investasi,” jelas dia.

Sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan III-2018 tumbuh melemah sebesar Rp173,8 triliun. Angka itu turun 1,6 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp176,6 triliun.

(AHL)

Pinjaman Bencana Alam Serupa Pinjaman Darurat

Jakarta: Pemerintah meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan atau mencurigai secara berlebihan terhadap tawaran pinjaman bagi bencana alam senilai hingga USD1 miliar atau sekitar Rp15 triliun dari Bank Dunia.

Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Scenaider Siahaan mengatakan pinjaman jangka panjang hingga USD1 miliar atau sekitar Rp15 triliun itu serupa pinjaman darurat yang digunakan sebagai pelengkap saja dan ditarik jika benar-benar dibutuhkan.

“Bentuk pinjamannya namanya Catastrophic Deffered Drawdown Option (Cat DDO). Jadi sifatnya standby loan yang ditarik ketika trigger atau pemicu itu terpenuhi yakni saat bencana alam terjadi. Jadi bisa ditarik ketika trigger-nya terpenuhi,” tutur dia dalam keterangan resminya, Senin, 29 Oktober 2018.

Bahkan, lanjutnya, meski terjadi bencana sekalipun tidak serta merta pinjaman tersebut harus diambil karena pemerintah menilai kas negara masih mampu menanggung ketersediaan dana akibat musibah bencana alam.

“Sekali lagi, sifat pinjaman ini serupa pinjaman darurat. Tidak menggunakan jaminan. Jika pinjaman tidak ditarik maka tidak menjadi utang baru bagi pemerintah Indonesia. Jadi tawaran pinjaman Bank Dunia itu bukan komitmen utang baru,” tegas Schneider.

Kemenkeu pada ajang Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali yang sukses digelar beberapa waktu lalu tidak menghasilkan satu pun komitmen pinjaman baru bagi Indonesia.

Tawaran pinjaman saat terjadi bencana alam bagi Indonesia menjadi perbincangan setelah disampaikan oleh CEO World Bank Kristalina Georgieva pada Pertemuan Tahunan IMF-World Bank. Tawaran pinjaman diberikan untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana alam, termasuk bagi korban gempa di Lombong dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Bantuan pinjaman akan dicairkan sesuai permintaan pemerintah Indonesia. Bantuan pendanaan itu juga melengkapi hibah yang sebelumnya diberikan senilai USD5 juta atau sekitar Rp75 miliar untuk asistensi teknis dalam perencanaan terperinci untuk menjamin pemulihan pasca rekonstruksi dan melibatkan masyarakat.

Paket bantuan tersebut dapat mencakup dana transfer tunai (cash transfer) ke 150 ribu keluarga termiskin yang terdampak selama enam bulan hingga setahun. Di samping itu, penguatan sistem perlindungan sosial juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja selama fase pemulihan.

Lebih jauh, bantuan juga diberikan untuk menghindari kerusakan jangka panjang pada sumber daya manusia maupun program pemulihan darurat baru untuk membiayai pembangunan kembali fasilitas publik dan aset infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan tol, dan infrastruktur untuk pasokan air.

Bantuan pinjaman ini juga dapat memperkuat upaya pengawasan dan sistem peringatan dini dan membantu pembiayaan untuk rekonstruksi perumahan serta infrastruktur dan fasilitas di lingkungan tempat tinggal.

(AHL)

Sri Mulyani Ungkap Alasan Pemerintah Berutang

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: MI/Ramdani)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan kenapa pemerintah perlu menarik utang. Alasannya adalah pemerintah ingin tetap menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tetap terjaga sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Dirinya menceritakan saat kembali ditunjuk menjadi Menkeu pada 2016 lalu penerimaan negara sedang stagnan. Di sisi lain pemerintah harus tetap menjaga belanja untuk menggerakan ekonomi, tetapi saat bersamaan juga diharuskan bisa menjaga defisit APBN.

“Karena harga minyak jatuh, ekonomi sedang mengalami tekanan namun kita sudah janji belanja banyak. Namun kalau ini dibiarkan sampai dengan Desember kita akan lewati tiga persen defisit (APBN),” kata dia di Uiversitas Atmajaya, Jakarta Pusat, Jumat 26 Oktober 2018.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, jika tak dilakukan penyesuaian maka pemerintah akan membuat defisit APBN semakin lebar. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk berutang demi menjaga belanja negara serta menjaga defisit APBN sesuai ketentuan.

“Saya sudah katakan defisitnya akan besar banget. Oleh karena itu saya bilang kita utang untuk bikin utang lagi. Sesudah itu saya dituduh-tuduh, ‘menteri keuangan kok sekarang utang untuk utang’, padahal saya sedang nyembuhin masalah,” jelas dia.

Ketentuan utang dan defisit sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara. Utang dibatasi tidak lebih dari 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara defisit APBN tidak boleh lebih dari tiga persen.

Sampai dengan September 2018, posisi utang pemerintah sebesar Rp4.416,37 triliun atau naik Rp53,18 triliun dibandingkan Agustus yang sebesar Rp4.363,19 triliun. Dibandingkan periode sama tahun lalu, utang naik Rp549,92 triliun dari Rp3.866,45 triliun.

(AHL)

Menkeu: Informasi soal Utang Menyebar ke Sekolah hingga Desa

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: MI/Irfan)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menceritakan bagaimana informasi soal utang telah menyebar di seluruh lapisan masyarakat. Bahkan anak Sekolah Dasar (SD) hingga masyarakat di pedesaan sudah memiliki pengetahuan soal utang pemerintah.

“Ini saja sekarang (soal utang) jadi popular. Saya dulu jadi Menteri Keuangan 10 tahun lalu sensitivitas masyarakat terhadap utang berbeda sekali dengan hari ini,” kata dia dalam public lecture di Universitas Atma Jaya, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Oktober 2018.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan kenaikan pengetahuan masyarakat soal utang tak lepas dari peran teknologi. Penyebaran informasi yang begitu cepat dibarengi dengan akses yang muda, lanjut Sri Mulyani, membawa semua orang bisa mengetahui utang pemerintah.

Sri Mulyani menceritakan bagaimana anak-anak SD menanyakan kepadanya soal utang saat dirinya menjalankan Program Kemenkeu Mengajar. Tak hanya itu, informasi soal utang juga telah menyebar sampai ke desa sehingga hampir semua masyarakat mengetahui hal itu.

“Penetrasi mengenai image tentang tata utang saja sudah luar biasa, padahal dalam Undang-Undang kita sebagai instrumen APBN bisa di-desain surplus defisit tergantung dari ekonominya, karena dia bukan objektifnya, dia bukan tujuanya, APBN itu adalah instrumen,” jelas dia.

Dirinya menjelaskan, pemerintah menarik utang demi menjaga agar defisit APBN tetap terjaga. Baik utang maupun defisit APBN sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara sebagai payung hukum bagi pemerintah.

“Dalam rangka refomasi setelah 1997-1998, muncullah UU baru Nomor 17/2003 disebutkan Indonesia hanya boleh punya defisit maksimum tiga persen dalam satu tahun dan total utang tidak boleh lebih dari 60 persen dari GDP,” pungkasnya.

(AHL)

Stabilitas Pasar Keuangan Dalam Negeri Relatif Stabil

Jakarta: Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih dalam kondisi terjaga. Demikian penilaian Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Di tengah berlanjutnya volatilitas di pasar keuangan, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan pada September 2018 secara umum masih bergerak positif,” kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo di Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Hal itu, kata dia, antara lain tecermin dari kredit perbankan dan piutang pembiayaan yang masing-masing tumbuh sebesar 12,69 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 6,06 persen yoy. Dari sisi penghimpunan dana, lanjut dia, dana pihak ketiga (DPK) perbankan juga tumbuh 6,60 persen yoy.

Untuk pasar modal, Anto menyampaikan pada periode Januari sampai dengan 22 Oktober 2018, penghimpunan dana melalui penawaran umum saham, right issue, dan surat utang korporasi telah mencapai Rp143 triliun, dengan emiten baru sebesar 50 perusahaan. Di sisi lain, total dana kelolaan investasi meningkat 7,89 persen jika dibandingkan dengan pada akhir 2017.

Lebih jauh dia mengungkapkan, profil risiko lembaga jasa keuangan juga masih terjaga pada tingkat yang terkelola. Hal itu terlihat dari rasio non-performing loan (NPL) gross perbankan tercatat sebesar 2,66 persen, sedangkan rasio non-performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan berada pada 3,17 persen.

OJK menilai berlanjutnya perang dagang antara AS dan Tiongkok diproyeksikan akan menurunkan volume perdagangan dan pertumbuhan dunia.

Sementara itu, langkah bank sentral Amerika Serikat, The Fed, menaikkan federal fund rate (FFR) diproyeksikan juga akan berpengaruh pada pengetatan likuiditas di pasar keuangan global. Kedua hal tersebut mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan estimasi pertumbuhan ekonomi global pada 2018 dan 2019 dari 3,9 persen menjadi 3,7 persen di Oktober.

Menurut Anto, dinamika eksternal tersebut turut memengaruhi kinerja pasar keuangan domestik. “OJK akan terus memantau perkembangan tersebut sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan kinerja sektor jasa keuangan,” katanya.

Reaksi Pasar

Dalam menyikapi perkembangan ekonomi global yang masih bergejolak, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen. Menurut Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, keputusan tersebut mencerminkan konsistensi bank sentral dalam upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Namun, pasar memprediksi BI mungkin masih akan kembali menaikkan suku bunga lagi sebesar 25 bps lagi di akhir tahun. Guna mengantisipasi hal itu, PT Bank Central Asia (BCA) memproyeksikan potensi kenaikan suku bunga kredit hingga akhir 2019 sampai 200 bps.

“Itu (potensi kenaikan) akan ada dari Agustus 2018 sampai akhir 2019 sekitar 200 bps atau lebih, dan sedang disesuaikan sejak sekarang,” jelas Wakil Presiden Direktur BCA, Eugene Keith Galbraith, saat paparan kinerja Bank BCA di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mungkin akan menaikkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) sekitar 0,25 persen sampai akhir tahun. Direktur Utama BTN Maryono mengatakan penaikan itu hanya akan dikenakan pada rumah kelas menengah atas atau nonsubsidi. (Media Indonesia)

(AHL)

Presiden Jokowi Buka Pameran Trade Expo 2018

Tangerang: Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-33, yang kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang. Pameran perdagangan skala internasional terbesar di Indonesia ini akan dilaksanakan lima hari mulai 24 hingga 28 Oktober 2018.

Presiden Jokowi bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dijadwalkan membuka acara ini pada pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara, Rabu, 24 Oktober 2018. Gelaran pameran perdagangan internasional ini diinisiasi guna meningkatkan ekspor produk Tanah Air yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke pasar dunia.

“Kita optimistis ajang tahunan TEI akan membuka perluasan pasar bagi produk-produk dalam negeri, sekaligus membawa keuntungan yang besar bagi negara kita,” ujar Mendag Enggar, di Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Pemerintah menargetkan terjadi nilai transaksi yang signifikan dalam pameran dagang kali ini. Potensi pendapatan dari aktivitas pembelian produk Indonesia ditargetkan mencapai USD1,5 miliar atau setara Rp22,3 triliun.

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Arlinda menambahkan transaksi TEI tahun ini bakal lebih besar dibandingkan dengan target yang dibidik. Pada 2017, nilai transaksi selama acara berlangsung mencapai USD1,4 miliar atau melampaui target yang dipatok sebesar USD1,1 miliar. Nilai itu naik 37,36 persen dari 2016 sebesar USD1,02 miliar.

Menurut dia jumlah peserta yang berpartisipasi dalam TEI 2018 mencapai 1.100 peserta dengan jumlah pengunjung mencapai 28 ribu orang. Para peserta meliputi produsen, eksportir, serta pemasok produk dan jasa Indonesia yang ingin memperluas pasar melalui perdagangan dengan pembeli internasional yang akan hadir.

Dalam acara tersebut juga diserahkan Primaduta Award dan Primaniyarta Award kepada eksportir terbaik Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada buyer yang telah mendapatkan verifikasi dari perwakilan RI di luar negeri, yaitu Atase Perdagangan, pejabat Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Sebanyak 300 produk dan jasa asli buatan anak bangsa turut dipamerkan dalam delapan katagori zona. Para pembeli dari mancanegara bakal didekatkan dengan potensi kuliner nusantara, produk kerajinan tangan dan gaya hidup, perabotan, produk dan layanan kreatif, produk manufaktur, produk industri strategis, produk makanan dan minuman, dan produk unggulan lokal.

“Kita ingin deklarasikan Indonesia penghasil produk berdaya saing, memberikan usaha pelaku global untuk kembangkan bisnis, dan produk di kancah perdagangan global,” tutur Arlinda.

Gelaran TEI 2018 juga diharapkan dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian ekspor Indonesia yang tahun ini ditargetkan meningkat 11 persen dibandingkan dengan tahun lalu.  Pelaku usaha di Indonesia dipastikan bisa bertransaksi dengan mudah bersama pembeli dari lebih dari 65 negara pada saat acara berlangsung.

“Selain Amerika, Jepang dan Uni Eropa, negara-negara yang berpotensi menjadi mitra dagang nontradisional juga menjadi target seperi Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah dan Timur Tengah,” pungkasnya.

(ABD)

BI Dipercaya Tahan Suku Bunga Acuan

Jakarta: Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) sore ini dipercaya bakal menahan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) di level 5,75 persen. Perkiraan itu mengingat depresiasi nilai tukar rupiah yang relatif terkendali dalam jangka pendek disertai tren inflasi yang rendah.

Kepala Kajian Makro LPEM UI Febrio Kacaribu menuturkan terdapat paradoks dalam pergerakan rupiah sebulan terakhir, di mana depresiasi yang terus berlanjut diikuti oleh deflasi bulanan secara berturut-turut.

Tercatat, penurunan inflasi umum dan inti pada September masing-masing menjadi 2,88 persen dan 2,82 persen (yoy) dari sebelumnya 3,2 persen dan 2,90 persen pada Agustus. “Kami berpendapat mempertahankan suku bunga pada hari Selasa merupakan tindakan terbaik saat ini,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, kepada Medcom.id, Selasa, 23 Oktober 2018.

Namun tekanan rupiah ke depan diprediksi masih berlanjut akibat defisit transaksi berjalan serta tren pengetatan kebijakan moneter secara global. Adapun jumlah modal keluar yang relatif kecil pada September dianggap cukup untuk memicu depresiasi ke tingkat Rp15.200 dari Rp14.900 per USD.

“Banyak eksportir yang pada tahun sebelumnya menukarkan sebagian aset dolar mereka ke rupiah dan memberi pasokan USD ke pasar dalam negeri dan mereka semakin enggan untuk melakukannya sekarang karena kekhawatiran akan depresiasi lebih lanjut,” tutur dia.

Febrio menambahkan masih berlanjutnya depresiasi rupiah dan terkikisnya cadangan devisa, disertai risiko eksternal berupa perang dagang antara AS dan Tiongkok bisa menjadi pertimbangan BI untuk menaikkan suku bunga. Akan tetapi keputusan tersebut justru dapat menekan permintaan domestik dan membahayakan target inflasi.

“Mungkin dapat dimengerti bahwa Bank Indonesia tetap mempertimbangkan untuk kembali meningkatkan suku bunga dalam rangka menahan depresiasi. Tapi kami tidak melihat ada kebutuhan BI untuk menaikkan suku bunganya,” pungkas Febrio.

(ABD)

Dampak Pelemahan Ekonomi Tiongkok ke RI Minim

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Pemerintah meyakini dampak perlambatan ekonomi Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia akan minim. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut bagaimana pun perlambatan ekonomi Tiongkok memang akan memberikan dampak.

“Ya ada lah pengaruhnya, tapi saya percaya kecil lah,” kata Darmin ditemui di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan, dampak perlambatan ekonomi Tiongkok tidak akan langsung dirasakan oleh Indonesia. Menurutnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) memang berdampak besar bagi Tiongkok, namun hanya sedikit terhadap Indonesia.

“Ke depannya paling-paling karena dia memakai bahan-bahan dari kita banyak, jadi pertumbuhan kita akan terpengaruh. Tapi ya mungkin enggak terlalu besar, perang dagang ini kan dampaknya agak besar dan kita dampaknya enggak langsung,” jelas dia.

Sebelumnya, ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 6,5 persen pada kuartal II-2018. Perlambatan ekonomi terjadi sebagai imbas dari kebijakan perang dagang yang dilancarkan AS, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Tiongkok paling rendah sejak 2009.

Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup stabil di tengah tekanan global. Kementerian Keuangan mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,17 persen sampai dengan akhir September lalu meski terjadi tekanan akibat perang dagang serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

(AHL)